Diduga Lamban Tangani Aduan, Aktivis Sikapi Kinerja Badan Kehormatan DPRD Jeneponto Dinilai Gagal Total

JENEPONTO - Perihal salah seorang aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dilingkup DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hingga kini kuasa hukum korban dan korban sendiri belum menemukan titik terang dari Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto. 

Padahal, aduan tersebut yang dialamatkan kepada Ketua BK DPRD Jeneponto masuk sejak, 14 Juli  2022, sampai 26 Juli 2022.

Baca juga: Legislator Nasdem Sri Wahyuni Realisasikan Rusunawa Bagi Ponpes

Menyikapi hal itu, Rais Aljihad yang merupakan salah satu Pamuda Aktivis di Janeponto angkat bicara tentang kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Jeneponto yang selama ini dianggap gagal. 

Lewat rilisnya yang dikirim melalui pesan via whatsApp pada Selasa (25/10/2022). Rais Aljihad mengatakan, sangat menyayangkan kinerja ketua Badan Kehormatan selaku dewan perwakilan rakyat yang sama sekali tidak memperlihat kinerjanya.

Baca juga: Puan Maharani: Pertanian Jadi Ujung Tombak Bangsa

"Kami ini berbica atas dasar amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mau dalam mau peraturan pemerintah (PP) No 71 tahun 2000 tentang hak pengawasan Masyarakat, " tulisnya kepada media ini [18.45].

Di mana ungkap Rais bahwa sejak, 14 Juli  2022 - 26 Juli 2022 salah satu korban melakukan persuratan ke BK terkait dugaan pelanggaran kode etik di tubuh DPRD Jeneponto sampai saat ini tidak ada respon dari pihak BK Kabupaten Jeneponto

Baca juga: Pemerintah Izinkan Mudik Lebaran, Rahmad Handoyo Beri Catatan Kritis

"Bahkan, Kuasa Hukum korban sudah pernah lagi melayangkan surat pada 16 dan 27 September 2022 masih tidak ada responya, tentu bagi kami ini menjadi tanda tanya besar, " tegas Rais sapaannya.

Dengan demikian, Rais mendesak kepada ketua Dewan Perwakilan rakyat DPRD Jeneponto agar menggelar rapat paripurna untuk mencopot Badan Kehormatan.

Baca juga: Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda: Pemerintah Harus Berhati-hati Jadikan Jasa Pendidikan sebagai Objek Pajak

"Kami meminta kepada Ketua Dewan untuk segera mencopot ketua BK yang di sudah sumpah dan diberi amanah namun gagal menjalankan tugasnya. Kami anggap gagal total ketua BK DPRD Jeneponto, " tegasnya.

Penulis: Syamsir

Baca juga: Ilham Bintang: Anggota Dewan, Anda Bukan Dewa Saudaraku